MUI Mendesak Panji Gumilang Meminta Maaf atas Kegaduhan yang Ditimbulkannya

Ikhsan Abdullah, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), menegaskan harapannya agar pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, memberikan permohonan maaf kepada publik atas kegaduhan yang ditimbulkannya. (Ihsan Abdullah/cerdasbuatan.com)

Dalam diskusi daring Polemik Trijaya yang berjudul 'Babak Baru Al Zaytun' pada Sabtu, 5 Agustus 2023, Ikhsan mengimbau Panji Gumilang untuk merenungkan tindakannya dan mengakui kekhilafan serta kekeliruan yang telah dilakukan. Dikatakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Panji Gumilang hanya mengganggu nalar publik dan menyebabkan gaduh di tengah masyarakat.

MUI menilai dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang telah menimbulkan reaksi publik, terutama dari umat Islam, yang merasa terganggu dengan pernyataannya tersebut. Ikhsan berharap agar Panji Gumilang juga meminta maaf kepada MUI, yang selama ini merasa disudutkan oleh pernyataan kontroversial tersebut. Reaksi masyarakat ini menjadi bukti bahwa pernyataan Panji Gumilang telah mengganggu perasaan, naluri, dan pikiran publik.

Artikel Terkait : Rocky Gerung Menyampaikan Permintaan Maaf atas Kontroversi Pernyataannya

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan Panji Gumilang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Pengumuman ini dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro. Penetapan tersangka ini terjadi setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang pada Selasa, 1 Agustus 2023.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Panji Gumilang langsung ditangkap oleh pihak berwajib. Penyidik juga melanjutkan pemeriksaan terhadapnya dalam status sebagai tersangka. Panji Gumilang dihadapkan pada pasal berlapis sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Pihak berwajib menjeratkannya dengan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang mengancam dengan hukuman penjara hingga 10 tahun.

Selain itu, Panji Gumilang juga dijerat dengan Pasal 45A Ayat (2) Juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengancam dengan hukuman penjara hingga 6 tahun. Selanjutnya, penerapan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara hingga 5 tahun.

Keputusan untuk menjerat Panji Gumilang dengan pasal-pasal tersebut didasarkan pada seriusnya kasus ini yang dianggap mengganggu harmoni dan toleransi antarumat beragama. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang pentingnya menghormati dan menghargai setiap keyakinan dan kepercayaan dalam kerangka kesatuan bangsa.

Kasus ini pun menarik perhatian publik karena melibatkan tokoh muda dari sebuah pesantren ternama, yang seharusnya memberikan contoh dan mendukung kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, pihak MUI memandang penting bagi Panji Gumilang untuk merenungkan dampak perbuatannya dan memberikan permohonan maaf yang tulus atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Artikel Menarik : Mario Teguh dan Istri Tersandung Kasus Dugaan Penggelapan Dana 5M

Situasi ini juga menjadi momentum untuk seluruh masyarakat Indonesia dalam merefleksikan pentingnya menjaga kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama. Kritik dan perbedaan pandangan harus disampaikan dengan bijaksana dan tanpa melanggar hak asasi manusia serta prinsip-prinsip dasar dalam berdemokrasi. 

Semua pihak diharapkan untuk lebih memahami pentingnya menghormati perbedaan dan menjunjung tinggi toleransi untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, beradab, dan sejahtera.

Cerdas Buatan Tak perlu menjelaskan kepada siapapun siapa dirimu. Karena, siapapun yang suka kepadamu tak membutuhkan itu, dan yang membencimu tak mempercayai itu.

Share :